News
Wapres: Pemda harus penuhi hak asosiasi atas informasi COVID-19

Wapres: Pemda harus penuhi hak asosiasi atas informasi COVID-19

Posisi pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi bagi kelompok dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Pemimpin Ma’ruf Amin meminta seluruh negeri daerah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penanganan COVID-19 dapat terpenuhi, sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi publik khususnya pada masa pandemik.

“Peran pemerintah daerah, sebagai ujung tombak, betul esensial untuk memastikan agar benar atas informasi bagi masyarakat mampu terpenuhi dengan baik, ” sirih Ma’ruf Amin pada Peringatan Keadaan Hak untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Masyarakat berhak untuk mengetahui perkembangan penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemerintah. Sehingga, jadi perpanjangan tangan pusat, pemda kudu menyampaikan informasi kepada masyarakat mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan hingga penanganan kasus COVID-19.

Mengucapkan juga: Wapres: Keselamatan jiwa asosiasi Indonesia harus didahulukan

Baca juga: Wapres: Pandemi COVID-19 tunjukkan manajemen kesehatan masih lemah

Kepada pemda yang telah memiliki upah informasi, Wapres berharap pelayanan terbuka tersebut diberikan secara optimal. Tengah bagi daerah yang belum mempunyai komisi informasi, Wapres meminta pembentukannya segera dilakukan.

“Keberadaan komisi informasi bernilai strategis karena menjadi bukti pemenuhan komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan keterbukaan bahan publik, ” tukasnya.

Selain itu, dalam rangka menjawab tantangan keterbukaan informasi publik pada masa pandemik, Ma’ruf mendorong adanya penguatan kelembagaan publik untuk langsung menyediakan informasi akurat, transparan serta akuntabel dalam setiap program.

“Amanat UU Keterbukaan Bahan Publik harus dilaksanakan dengan bagus untuk memenuhi hak atas fakta. Apabila terjadi sengketa informasi, oleh sebab itu hal tersebut harus diselesaikan sebati ketentuan, ” ucap Wapres Ma’ruf menegaskan.

Ma’ruf selalu meminta seluruh birokrasi dan komite informasi di daerah untuk menggunakan perkembangan teknologi komunikasi digital & media baru dalam rangka menyimpan akses informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat.

“Terkait perkembangan teknologi komunikasi & informasi digital serta media pertama, seluruh badan publik melalui Penguasa Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus mampu menyajikan informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, ” tutur-nya.

Dengan menyediakan informasi publik yang akurat dan akuntabel, seluruh PPID di pada setiap instansi pemerintahan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam menangkal kabar bongak yang bisa cepat berkembang pada kalangan masyarakat.

“Selain itu, badan publik juga kudu mengambil peran mengedukasi dan memajukan literasi digital masyarakat. Tujuannya, agar prinsip- prinsip utama terkait Hak untuk Tahu dapat dipahami sebab masyarakat secara luas, ” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Ego sektoral me penanganan COVID-19

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020