News
Wamenlu terangkan sejumlah isu dalam UNDANG-UNDANG Ciptaker pada pelaku usaha GANDAR

Wamenlu terangkan sejumlah isu dalam UNDANG-UNDANG Ciptaker pada pelaku usaha GANDAR

Kekhawatiran yang dimiliki oleh pihak-pihak ini kebanyakan fokus di dalam dua elemen dari Omnibus Law, yakni terkait lingkungan dan isu-isu ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA) semrawut Wakil Menteri Luar Negeri MENODAI Mahendra Siregar menjelaskan sejumlah bagian dari Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) kepada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat, terutama terpaut lingkungan dan ketenagakerjaan, yang disebut menjadi kekhawatiran sejumlah negara.

Dalam acara ‘ Indonesia-US Virtual Business Meeting ’ yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, Wamenlu Mahendra menjelaskan pihaknya telah menerima sejumlah surat, perintah, dan surat terbuka dari sejumlah negara di dunia, termasuk 36 portofolio investors dan 23 perusahaan dan asosiasi yang telah menjadi pembeli dari produk-produk ekspor asal Nusantara.

“Kekhawatiran yang dimiliki oleh pihak-pihak ini kebanyakan pokok pada dua elemen dari Omnibus Law , yakni terkait lingkungan dan isu-isu ketenagakerjaan, ” ujar dia.

Wamenlu menjelaskan kepada para peserta dialog bisnis tersebut bahwa UNDANG-UNDANG Ciptaker merevisi sekitar 80 peraturan lain yang telah ada, guna memperbaiki kepastian hukum dan untuk menangani ketidakselarasan antara undang-undang, serta menyederhanakan semua aktivitas bisnis, tercatat prosedur investasi.

Terkait isu lingkungan, dia menegaskan kalau pasal 22 UU Ciptaker pasti mengharuskan penanam modal untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) pra bisa mendapatkan izin usaha.

“Analisis dampak lingkungan harus dilakukan secara ilmiah dan membabitkan semua pemangku kepentingan yang relevan termasuk komunitas lokal yang berada di sekitar area proyek. Apabila analisis tidak dilakukan, maka izin usaha akan dicabut, ” sahih Mahendra.

Pasal yang serupa, lanjut dia, juga mengharuskan penanam modal untuk menyediakan pendanaan rehabilitasi lingkungan yang akan dialokasikan untuk merehabilitasi alam dari dampak berat yang mungkin terjadi akibat rencana investasi.

Selain itu, Wamenlu juga menyinggung pasal 36 UU Ciptaker yang memegang poin strategis dari hutan tropis buat melawan perubahan iklim, degradasi ekosistem dan kepunahan hayati.

Omnibus Law juga mengubah UU nomor 31/1999 untuk memasukkan penginderaan jauh tingkat lanjut sebagai dasar untuk menetapkan batas hutan, yang dikatakan hendak membantu untuk mencapai tindakan yang lebih baik dalam mitigasi mutasi iklim, terutama untuk memerangi kebakaran hutan dan degradasi lahan.

Adapun terkait isu ketenagakerjaan, yang disebut Mahendra penting buat diklarifikasi terutama bagi perusahaan-perusahaan AS yang menghadiri pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa pasal 81 Omnibus Law mengisbatkan jam kerja yang layak dengan tetap memberlakukan pembatasan sebagaimana dituliskan dalam pasal 77 UU nomor 13/2003, yakni tidak melebih 48 jam per pekan dan dimandatkan oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO).

“UU itu juga menetapkan jam kerja dengan fleksibel bagi sejumlah sektor termasuk ekonomi digital, menjamin cuti buat melahirkan, menyusui saat jam kerja, dan cuti untuk keperluan puak dan keagamaan, ” paparnya.

Selain itu, dia menetapkan bahwa kebebasan berasosiasi dan benar serikat pekerja untuk mewakili anggotanya tetap terjamin, adanya pengaturan gaji minimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar, syarat-syarat pemutusan hubungan kerja & periode pemberitahuan yang relevan cocok konvensi 158 ILO, dan tentu adanya pembayaran pesangon.

Mahendra menjelaskan bahwa isu-isu yang dibahas tersebut merupakan fokus sejak kehawatiran 59 penanam modal & perusahaan.

“Saya dengan pribadi akan mengirim pesan pada 59 pihak ini untuk membaca apa saja yang ada dan tidak ada dalam Omnibus Law , ” introduksi Mahendra.

“Begitu pula Kedutaan-Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia di seluruh dunia, pertama di Amerika Serikat dalam kejadian ini, akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi untuk memberikan pengertian terkait Omnibus Law dan apa dengan seharusnya menjadi fokus bagi para-para pemangku kepentingan, terutama di bagian bisnis, ” tambahnya.

Dia pun berharap agar Omnibus Law , dengan disebut sebagai bentuk reformasi legislatif tinggi yang bersejarah, dapat menguatkan kepercayaan para pelaku usaha AS yang hadir dalam acara tersebut untuk bekerja sama lebih dekat di bidang bisnis dengan Indonesia.

Mengaji juga: AS-Indonesia tandatangani kerja setara perkuat pembiayaan infrastruktur
Membaca juga: Diaspora Indonesia akan dirikan pabrik tempe di Amerika Serikat
Baca juga: Bahlil sebut 153 perusahaan akan masuk MENODAI setelah Omnibus Law disahkan

Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Azis Kurmala
COPYRIGHT © ANTARA 2020