News
Sri Mulyani paparkan tiga skema untuk beban dengan BI atasi COVID-19

Sri Mulyani paparkan tiga skema untuk beban dengan BI atasi COVID-19

Kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar sebagai penjaga dan pengelola ekonomi Nusantara agar tidak hanya terpaku perihal COVID-19

Jakarta (ANTARA) kepala Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa bagi beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan pandemi COVID-19 memiliki tiga skema yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar jadi penjaga dan pengelola ekonomi Nusantara agar tidak hanya terpaku suasana COVID-19 namun juga berpikir di dalam mengelola jangka menengah dan panjang secara prudent , sustainable , & hati-hati, ” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan biaya pengerjaan COVID-19 yang mencapai Rp695, 2 triliun telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan terdiri dari beberapa kategori yaitu public goods/benefit serta non-public goods/benefit.

Pembiayaan public goods terdiri dari pembiayaan di dunia kesehatan Rp87, 55 triliun, pelestarian sosial Rp203, 9 triliun, mengikuti sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda Rp106, 11 triliun.

Baca juga: Kemenkeu dan BI segera tanda tangani SKB terkait bagi beban

Sri Mulyani menyatakan ketiga pos dengan mutlak pembiayaan Rp397, 56 triliun tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Bernilai Negara (SBN) yang langsung dibeli oleh BI dengan suku kembang acuan sebesar reverse repo rate dengan seluruhnya akan ditanggung oleh BI juga.

“Sehingga muatan bunga bagi pemerintah untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan private placement untuk pemerintah nol persen & BI sebesar reverse repo rate , ” ujarnya.

Kemudian Sri Mulyani mengatakan untuk belanja yang bersemangat non-public goods/benefit yaitu dukungan dunia usaha UMKM Rp123, 46 triliun dan Korporasi non-UMKM Rp53, 57 triliun akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar dengan suara suku bunga pasar dibagi perut antara pemerintah dan BI.

Ia menjelaskan pemerintah hendak menanggung suku bunga satu persen di bawah reverse repo rate BI, sedangkan BI menanggung bunga kurun satu persen di bawah reverse repo rate hingga market rate nya.

Baca juga: Kemenkeu sebut metode bagi beban dengan BI lekas selesai

“Dia diterbitkan di pasar tradable dan marketable maka pemerintah dan BI mengesahkan suku bunga pasar akan dibagi dua. Ini dilakukan melalui mekanisme market , ” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya ia mengatakan untuk belanja lain yang terkait insentif usaha dan belanja-belanja komitmen pemerintah sebesar Rp328, 87 triliun maka SBN akan diterbitkan melalui mekanisme rekan dan seluruh suku bunga ditanggung pemerintah.

“Jadi di dalam hal ini dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing secara BI untuk kategori ketiga, ” katanya.

Sri Mulyani menegaskan skema burden sharing ini cuma dilakukan sebagai pembiayaan APBN 2020, sedangkan untuk pembiayaan tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan hajat pembiayaan APBN tahun bersangkutan.

“Ini hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off istimewa untuk belanja yang sifatnya public benefit atau public goods tersebut, ” tegasnya.

Mengaji juga: Sri Mulyani: Biaya pengerjaan COVID-19 setara 4, 2 tip dari PDB
 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © JARANG 2020