News
Sri Mulyani minta pemda menimbrung danai perubahan iklim

Sri Mulyani minta pemda menimbrung danai perubahan iklim

Kita berharap semesta komitmen Indonesia melalui APBN ini terus dijaga & menjadi ‘show keys’ tetapi tentu tidak memadai selama pemda tidak ikut mengikuti

Jakarta (ANTARA) berantakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah wilayah berkontribusi bersama pemerintah sentral melakukan pendanaan penanganan transisi iklim.

“Saya meminta pemerintah daerah akan menyelenggarakan komitmen di dalam pendanaan climate change melalui APBD-nya, ” katanya dalam kegiatan daring Pendanaan Publik Transformasi Iklim di Tingkat Nasional dan Daerah untuk Penerimaan NDC di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat mencuaikan APBN, rata-rata belanja kementerian/lembaga yang berkaitan dengan mutasi iklim mencapai Rp86, 7 triliun per tahun dengan 88, 1 persen di antaranya untuk infrastruktur muda atau green infrastructure .

“Belanja APBN ke pemda melalui transfer daerah ditujukan untuk mendukung program climate change . Kita terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah agar makin memberikan pertolongan mengatasi tantangan perubahan iklim, ” katanya.

Baca pula: Sri Mulyani jadi Co-Chair Koalisi Menkeu Dunia buat perubahan iklim

Ia mengucapkan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang selama tersebut dialokasikan ditujukan untuk memberikan bantuan penyediaan biaya servis pengelolaan sampah.

Kemudian, transfer lain seolah-olah dana insentif daerah (DID) juga ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menamsilkan serta menangani sampahnya biar semakin sustainable dan santun lingkungan.

“Kita berharap seluruh komitmen Indonesia melalui APBN ini langsung dijaga dan menjadi show keys namun tentu tak memadai selama pemda tak ikut berpartisipasi, ” ujarnya.

Ia membenarkan pemerintah akan memulai program regional climate budget tagging di level daerah dengan akan diujicobakan kepada 11 daerah yaitu tujuh daerah, tiga kabupaten dan kepala kota pada tahun ini.

Menurutnya, bila daerah juga melakukan akuntabilitas transparansi untuk mendanai climate change maka Indonesia menjadi negara yang mampu melayani komitmennya dalam mengatasi dampak climate change .

“Apabila pemda dan pusat sanggup menunjukkan komitmen yang kredibel, transparan dan akuntabel maka kita akan memiliki eksistensi dan peranan global, ” tegasnya.

Baca juga: Pada forum PBB, Anggota DPR: RUU EBT untuk sikapi krisis iklim dunia
Baca juga: Menkeu terlantas transformasi ekonomi global berbasis pemulihan hijau

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021