News
Sidang Pengupahan Nasional tegaskan pengusaha wajib taati regulasi THR

Sidang Pengupahan Nasional tegaskan pengusaha wajib taati regulasi THR

JAKARTA (ANTARA) – Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) menegaskan bahwa pengusaha wajib mentaati regulasi pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

“Pengusaha yang benar itu pengusaha yang taat kepada regulasi, taat kepada aturan yang ada. Kelonggaran semacamnya selalu sudah difasilitasi, saya taksir tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan, ” kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Adi Mahfudz Wuhadji dalam diskusi daring FMB 9 di Jakarta, Senin.

Besar yang juga Ketua Dunia Organisasi dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini mengatakan keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai pembayaran THR secara penuh pada Lebaran 2021 telah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan stakeholder terpaut. Sehingga, tidak ada asas untuk tak membayarkan THR.

“RegulasI harus ditegakkan, tidak boleh suram. Yang penting juga sudah dikomunikasikan dengna kami secara informasi yang cukup terang. Saya kira pendekatan yang disampaikan Menaker sudah pas, bagi pengusaha yang sanggup tidak ada alasan apapun untuk tidak dibayarkan, ”ujar Adi.

Baca juga: Menaker: Dispensasi tidak hilangkan kegiatan pengusaha bayar THR

Dia juga menyampaikan pada prinsipnya seluruh pengusaha sepakat bahwa THR merupakan hak pelaku yang harus dibayarkan. THR juga sebagai bentuk memacu produktivitas pekerja dan wujud rasa syukur pengusaha di dalam keberlangsungan usahanya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebesar sektor masih belum muncul dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.

Sebab karena itu, ia meminta agar perusahaan mengedepankan perbincangan dengan para pekerja berjalan menemukan solusi yang konseptual mengenai pembayaran THR.

“Bagi yang tidak mampu membayar tepat periode sebaiknya kedepankan dialog. Untuk yang sama sekali tidak mampu, seyogyanya ada suara bersama, ” ujar Terpakai.

Pada jalan yang sama, Menteri Ketenagakaerjaan Ida Fauziyah mengatakan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR pelaku atau buruh secara sempurna, telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan telah dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.

Baca selalu: Waketum Kadin minta pengusaha lebih fokuskan THR pegawai

“Pelaksanaan THR tahun itu sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian kita. Pemerintah sudah memberikan banyak insentif, stimulus pada dunia usaha dan pra saya mengeluarkan surat edaran ini kami telah menyelenggarakan diskusi dengan stakeholder yang ada, ” ujar Ida.

Menaker Ida telah menerbitkan aturan menghantam pemberian THR untuk Lebaran 2021 melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tumpuan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh Dalam Perusahaan. Berdasarkan SE tersebut, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh keadaan sebelum hari raya keyakinan.

Sedangkan untuk perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak berpunya membayar THR seperti waktu yang ditentukan, diminta buat melakukan dialog secara kekeluargaan dan itikad baik dan membuat kesepakatan secara terekam dengan batas waktu pembalasan THR tersebut dan diberi kelonggaran hingga H-1 Lebaran.

Ketidakmampuan membayar THR dibuktikan dengan petunjuk keuangan internal perusahaan dengan transparan dan dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat memutar lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Watak Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021