News
Seberapa jauh UU Cipta Kerja miring pada petani?

Seberapa jauh UU Cipta Kerja miring pada petani?

Jangan ingat semua pihak harus tetap menguasai aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) masing-masing sektor agar tak terjadi sesat pikir yang mudarat ke depan.

Jakarta (ANTARA) – Apa kabar Undang Menjadikan Kerja (UU CK)? Berbagai rumor di tengah pandemi  COVID-19, boleh jadi membuat sebagian masyarakat lalai pada UU CK yang tahu mendatangkan gelombang besar kontroversi di akhir tahun lalu.

Tanpa lupa semua pihak harus tetap mengawal aturan turunan berupa Sistem Pemerintah (PP) masing-masing sektor biar tak terjadi sesat pikir yang merugikan ke depan.

Pun dalam bidang pertanian, sesungguhnya sejauh mana UU CK yang tebal halamannya sempat menjadi objek perdebatan di kalangan masyarakat itu berpihak kepada petani.

Tim Serap Aspirasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepertinya harus main ekstra keras untuk menampung bervariasi masukan dalam Rancangan PP Pengamalan UU CK Sektor Pertanian.

Jika salah langkah sedikit saja maka regulasi UU CK justru akan menjadi pedang bermata dua bagi sektor pertanian yang saat ini menempati porsi benar penting sebagai pemasok pangan rakyat yang rentan krisis terlebih pada tengah pandemi COVID-19.

Direktur Institut Agroekologi (INagri) Syahroni pun memandang aturan turunan UU CK khusus sektor pertanian kudu benar-benar mendapatkan perhatian khusus.

Menurut dia, pada prinsipnya UU Cipta Kerja merupakan sejenis terobosan, tetapi harus bisa memberi ruang kepada dua mazhab pertanian sekaligus yaitu pertanian modern (monokultur skala besar) dan pertanian ramah lingkungan (heterogen skala kecil).

Baca juga: RPP Ciptaker Sektor kehutanan dinilai tak berpihak ke petani sawit

Senior Advisor Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHSC) Gunawan yang mengutarakan bahwa filosofi UU Cipta Kegiatan itu sejatinya untuk memberikan kemudahan perizinan perusahaan dan UMKM jadi RPP harus memberi peluang kepada peran koperasi dan UMKM pertanian.

Hal itu terutama dalam hal upaya mengatasi mendaulat fungsi lahan untuk kepentingan umum sekaligus program strategis nasional yang harus lebih jelas agar tidak problematis.

Di bibir itu, pola kemitraan yang dimaksud dalam RPP Pertanian yang kudu diatur karena banyak definisi kemitraan yang berbeda dalam setiap subsektor.

Kelembagaan tani pula harus diperhatikan dengan matang supaya jangan sampai justru melangkah tertinggal pada posisi gapoktan dan poktan saja, sebab banyak kelembagaan tani yang namanya bukan gapoktan dan poktan, misal bernama syarikat atau paguyuban.

Ditunggu-tunggu

UU Cipta Kerja untuk pelaku pertanian merupakan sesuatu dengan sesungguhnya amat ditunggu-tunggu karena diharapkan menjadi jalan keluar bagi banyak problem petani.

Guru Tumbuh IPB Prof. Edi Santosa pun mengajak semua pihak untuk menambal kebocoran dalam UU CK jika pun ada, terutama untuk daerah pertanian. Ia menekankan pentingnya situasi produksi pangan lokal sebagai penghela kedaulatan pangan dan pertanian berkelanjutan dalam aturan turunan UU CK.

Ia di antaranya mengusulkan RPP Pertanian harus bisa meningkatkan daya saing produk lokal karena jelas tujuan kedaulatan bertabur dan kemandirian pangan hanya mampu diwujudkan melalui pangan lokal.

Baca pula: Masalah klasik kian menjerat petani saat pandemi COVID-19

Di sisi lain perlunya dilakukan pengaturan zonasi pangan berbasis agroekosistem karena salah mulia kesalahan para pendahulu bangsa itu yakni tidak melakukan zonasi pada setiap kebijakan pertanian.

Faktanya memang penting untuk mengambil ada payung hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan petani sekaligus gaya kelembagaan petani dalam RPP Pertanian.

  Ahmad Yakub, Dewan Pembina INAgri menyampaikan kalau RPP pertanian harus menjadi gambaran grand design pertanian secara luas. Untuk itu  perlu diberikan tracing perubahan-perubahan RPP dan apa selalu yang diubah serta siapa saja yang mengusulkan.

Benar RPP Pertanian telah tersusun drafnya saat ini dengan 105 kaca dan masih terus membuka diri terhadap masukan. Namun draf itu dinilai masih memunculkan nomenklatur yang rumit yang sudah dihapus oleh MK seperti pada kelembagaan tani. Kelembagaan tani yang ada idealnya harus memperkuat BUMDes.

Digitalisasi dan Iklim

Ketika UU CK mengatur sejumlah hal terkait digitalisasi, aturan bani dituntut lebih komprehensif dan detail.

Sayangnya dalam RPP Pertanian aturan digitalisasi belum sepenuhnya secara konkret dan detail menyampaikan ketentuan khusus dalam soal digitalisasi pemasaran produk pertanian termasuk benih di dalamnya.

Real teknologi digital merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak jadi RPP juga harus memberi ruang kepada para petani untuk mencari jalan secara digital. Marketplace daring misalnya, merupakan satu hal yang tak terelakkan sehingga diharapkan digitalisasi ataupun mendorong petani go digital tak justru menjadi salah kaprah.

Saat ini banyak merebak marketplace yang mendedikasikan diri buat memasarkan produk desa dan buatan pertanian di antaranya Sensa. id.

Membaca juga: UU Cipta Kerja dinilai berikan pendampingan dan perlindungan bagi UMKM

Ke depan memang menjadi bakal tidak adil bagi petani jika mendorong mereka untuk masuk di dalam iklim yang asing (digitalisasi) tanpa perlindungan yang pasti.

Ketua Komunitas Pertanian Ramah Dunia Sulistiyo fokus pada isu kalau RPP Pertanian harus memberi bagian pada ekosistem petani desa termasuk digitalisasi di dalamnya.

RPP Pertanian juga harus meluluskan ruang pada reorganisasi petani kampung yaitu petani yang ada pada desa dan mengolah tanah desa seperti tanah bengkok karena desa itu umumnya tanah-tanah dengan nilai kelas terbaik.

Sebagaimana pengalaman yang terjadi di Daerah Kertayasa, Kuningan, Jawa Barat, selama ini belum ada ruang pendayagunaan tanah bengkok di desa dengan lebih pasti melalui regulasi serta payung hukum khusus.

Kepala Desa Kertayasa Arif Amarudin pun kemudian mengusulkan agar RPP Pertanian memberi ruang untuk pemanfaatan desa bengkok di desa dengan pemberian desa.

Selain tersebut, sejumlah warga Desa Kertayasa biar berpendapat bahwa sampai sejauh itu belum ada keberpihakan dari bagian regulasi kepada petani lokal. Real, sebagian besar petani ada dalam desa dan desa merupakan pokok hukum karena telah diangkat derajatnya.

Seorang warga bernama Dani Nuryadin menyampaikan bahwa RPP Pertanian harus memberi ruang dalam desa untuk menjadi garda terdahulu yang melindungi buruh tani.

Sementara Nana Modisna dengan menjadi petani selama puluhan tahun ingin agar peraturan yang padahal disusun itu mampu menjadi penyederhana undang-undang yang rumit.

Tak ingin ketinggalan, warga Kertayasa Siti Rohanah pun mengusulkan supaya RPP Pertanian bisa memberikan kawasan pada pemerintah untuk memperhatikan pendidikan di sektor pertanian demi pengembangan SDM pertanian.

Segudang harapan itu menjadi penanda bahwa masih begitu banyak asa dengan digantungkan pada UU CK dan aturan turunannya. Suara-suara petani sebab pelosok pedesaan perlu didengarkan pokok keberpihakan pada mereka sama artinya sebagai investasi masa depan menetapkan satu tujuan kedaulatan pangan.

Oleh Hanni Sofia
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021