News
Satgas: Terjadi peningkatan kasus di dalam klaster perkantoran di Jakarta

Satgas: Terjadi peningkatan kasus di dalam klaster perkantoran di Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan telah terjadi peningkatan penularan SARS-Cov-2 penyebab COVID-19 pada klaster perkantoran di DKI Jakarta dalam dua pekan final.

“Pada 5-11 April 2021 terdapat 157 peristiwa positif COVID-19 di 78 perkantoran. Sementara pada 12-18 April 2021 jumlah positif COVID-19 meningkat jadi 425 kasus dari 177 perkantoran, ” kata Koordinator Awak Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan kepada wartawan secara daring, Selasa.

Jumlah tersebut dihimpun bersandarkan data yang dirilis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemunculan beberapa urusan positif di perkantoran, sebutan Wiku, telah direspons Satgas COVID-19 dengan mendorong negeri setempat melakukan penutupan sementara operasional kantor.

Selama proses penutupan, Wiku meminta agar seluruh zona perkantoran dilakukan disinfeksi buat membunuh virus yang kira-kira tertinggal.

Wiku juga meminta agar tersedia upaya testing dan tracing terhadap kontak erat biar penularan tidak meluas & menimbulkan klaster.

“Optimalisasi Satgas COVID-19 yang sudah ada di perkantoran. Jika belum ada satgas di perkantoran tersebut maka segera dibentuk dan bila sudah ada lakukan evaluasi kinerja, ” katanya.

Membaca juga: Satgas daerah diminta solid karantina pekerja migran sesuai ketentuan

Terkait daya instansi pada sektor perkantoran yang melaksanakan Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kata pendahuluan Wiku, diarahkan tetap mengacu pada instruksi Menteri Di Negeri Nomor 9 Tarikh 2021, yaitu maksimal 50 persen untuk yang sedia secara fisik di kantor dengan pengetatan protokol kesehatan tubuh.

“Mohon pemda setempat juga segera mentranslasikan instruksi ini ke di aturan daerah sebagai dasar penegakan kebijakan yang sahih, ” ujarnya.

Wiku menambahkan, kejadian pada DKI Jakarta perlu oleh sebab itu pelajaran bagi daerah lain. “Sehingga daerah yang tak menerapkan PPKM mohon lekas atur secara jelas pada perda demi menjalankan kehidupan sosial ekonomi yang terang namun aman COVID-19, ” katanya.

Baca juga: Satgas COVID-19 ajak masyarakat pegangan secara virtual
Mengaji juga: Pemkot Jaksel minta perkantoran perketat protokol kesehatan tubuh

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021