News
Polda Metro Jaya akan tindak ormas yang berperilaku seperti preman

Polda Metro Jaya akan tindak ormas yang berperilaku seperti preman

Semua ormas yang berperilaku laksana preman akan kami tindak tegas

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya akan menindak jelas semua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku seperti preman dan mengacaukan masyarakat.

“Semua ormas dengan berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas, ” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jumat.

Dia selalu menegaskan negara tidak boleh tangan terhadap premanisme, radikalisme dan intoleransi, oleh karenanya penegakan hukum hendak menjadi prioritas.

“Kami akan terus melakukan penegakan asas, khususnya terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman ya. Negara itu tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi, ” tambahnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis juga menegaskan bahwa negara tidak boleh tumbang dengan ormas yang melakukan cara-cara premanisme untuk menghalangi proses penegakan hukum di Indonesia.

Baca juga: Kapolri: Negara tak boleh kalah secara ormas yang lakukan premanisme

Hal itu disampaikan Idham terkait upaya pengadangan terhadap aparat kepolisian oleh pengikut Front Pembela Islam (FPI) saat mengantarkan surat pemanggilan kepada    Rizieq Shihab    di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua. Indonesia ialah negara hukum. Semua elemen kudu bisa menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, ” kata Idham di dalam keterangan tertulis, Kamis.

Jenderal bintang empat itu menodong kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun ormas sekalipun harus patuh secara payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, intimidasi pidana diatur dengan jelas untuk pihak-pihak yang mencoba menghalangi jalan penegakan hukum di Indonesia.

“Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalangi petugas dalam melakukan proses penegakan kaidah, ” ujar Idham.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Polri tak boleh roboh hadapi ormas

Di sisi lain, Idham memastikan, Polri akan mengusut sempurna kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan tubuh yaitu dalam hal ini adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di beberapa acara yang dihadiri HRS.

“Polri tetap mengedepankan azas Salus Populi Suprema Lex Exto atau Keselamatan Anak buah Merupakan Hukum Tertinggi, ” perkataan mantan Kepala Bareskrim Polri tersebut.

Sekadar diketahui, Polri sedang melakukan penyidikan dugaan pengingkaran protokol kesehatan di acara HRS sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal  itu berbunyi: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Bab 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menjadikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana secara pidana penjara paling lama satu (satu) tahun dan/atau pidana kompensasi paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti komando atau permintaan yang dilakukan taat undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh penguasa berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut ataupun memeriksa tindak pidana.

Baca juga: Bagian DPR minta Polri tindak jelas kelompok ganggu ketertiban umum

Selanjutnya, begitu pula barangsiapa dengan sengaja menghalangi, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan untuk menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat itu, diancam dengan pidana penjara menyesatkan lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9. 000.

Sama dengan diketahui Pasal 160 KUHP sendiri berbunyi bahwa ‘Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan kegiatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti elok ketentuan undang-undang maupun perintah lembaga yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan, diancam dengan pidana penjara memutar lama enam tahun atau kejahatan denda paling banyak Rp4. 500.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2020