News
Pemerintah tegaskan komitmen laksanakan pendirian berkelanjutan

Pemerintah tegaskan komitmen laksanakan pendirian berkelanjutan

kita perlu mencari cara-cara segar agar kita mampu melayani lompatan dalam mencapai tumpuan SDGs secara bersamaan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen negeri Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi COVID-19.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa pandemi justru menjadi momentum untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola dalam semesta aktivitas ekonomi.

“Pandemi yang ada zaman ini tidak boleh menurunkan semangat kita untuk melahirkan target Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu kita perlu mencari cara-cara hangat agar kita mampu melakukan lompatan dalam mencapai tumpuan SDGs secara bersamaan, ” ujar Menko Airlangga era membuka Webinar Keuangan Berkelanjutan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dari Jakarta, Selasa.

Pemerintah, lanjut Airlangga, telah melakukan berbagai cara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Ia mengatakan UU Cipta Kerja telah menggenapi lebih dari 80 UNDANG-UNDANG untuk mendorong kemudahan mencari jalan dengan tetap mengedepankan bagian keberlanjutan atau kelestarian lingkungan.

“Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU dengan disempurnakan yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Dunia Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Alas, ” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan ekonomi hijau dalam industri keuangan. Termasuk mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan.

Roadmap tersebut menjelma kerangka acuan bagi institusi keuangan untuk berperan aktif, berkontribusi positif dalam metode pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menuturkan bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan pada pemulihan ekonomi nasional tetap menemui berbagai tantangan yang perlu diselesaikan bersama sepadan. Tantangan terbesar keuangan berkelanjutan, menurutnya, adalah bagaimana menganjurkan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyesuaikan kepentingan ekonomi sosial, dan lingkungan hidup.

“Oleh karena itu, negeri terus merangkul berbagai pengelola kepentingan untuk menjalankan janji dan menjalankan pembangunan berkelanjutan, ” ucapnya.

Baca serupa: Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat tingkatkan kualitas hidup
Baca juga: Indonesia-UNFPA-Jepang kerja sama wujudkan pembangunan terus-menerus
Baca juga: Jokowi dorong inisiatif P4G hadirkan pembangunan berkelanjutan

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021