News
Pemerintah libatkan lembaga keuangan danai proyek energi hijau

Pemerintah libatkan lembaga keuangan danai proyek energi hijau

Kami terus berusaha untuk dapat memberikan bentuk-bentuk insentif dan instrumen keuangan baru dalam meningkatkan minat investor

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menelungkupkan peluang terlibatnya lembaga keuangan dalam rencana pembiayaan proyek energi hijau demi menyentuh target bauran energi pertama terbarukan sebesar 23 upah pada 2025.

Gajah ESDM Arifin Tasrif mengucapkan skema pembiayaan infrastruktur order energi hijau dapat melalui beberapa alternatif mulai daripada investasi swasta, kerja sama dengan badan usaha, pelibatan modal negara hingga melibatkan pendanaan daerah.

“Komitmen dari perusahaan-perusahaan akan memberikan kesempatan bagi negeri untuk berkolaborasi dalam transisi energi baru terbarukan satu dengan upaya pemerintah buat mencapai netral karbon pada sektor energi tahun 2060 akan lebih cepat, ” katanya  dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu.

Dalam mengakselerasi transisi energi, katanya,   pemerintah mendorong terwujudnya kolaborasi yang inovatif.

Kerja sama itu diharapkan bisa membangun solusi kebijaksanaan, model bisnis dan keuangan yang dapat menciptakan kondisi pendanaan dan investasi buat energi baru terbarukan dengan kondusif agar perusahaan bisa lebih meningkatkan pemanfaatan gaya baru terbarukan untuk operasional sendiri maupun pengembangan gaya baru terbarukan skala mulia dan berkelanjutan.

“Pemerintah juga telah menyerahkan insentif fiskal dan non-fiskal, seperti tax allowance , fasilitasi beban masuk, serta tax holiday . Ana terus berusaha untuk dapat memberikan bentuk-bentuk insentif dan instrumen keuangan baru pada meningkatkan minat investor, ” ujar Arifin.

Baca serupa: BRIN dukung ekosistem dan model bisnis tingkatkan pendayagunaan EBT

Indonesia telah mengadopsi ekonomi berkelanjutan dalam UNDANG-UNDANG No. 16 /2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.

Selain dukungan fiskal dan non-fiskal, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai regulasi, di antaranya Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan jemaah.

Implementasi pembiayaan berkelanjutan sudah diterapkan dalam delapan bank, dilanjutkan secara bergabungnya lima bank asing.

Penyaluran portofolio hijau perbankan telah mencapai Rp809, 75 triliun. Ada juga penerbitan Green Bond PT Sarana Multi Infrastruktur senilai 500 miliar dolar AS, indeks saham Sustainable and Responsible Investment (SRI KEHATI) juga telah memiliki dana Rp2, 5 triliun, serta berbagai implementasi yang lain.

Pemerintah pula telah menerbitkan peta timah keuangan berkelanjutan tahap II untuk periode 2021-2025 sebagai kerangka acuan agar lembaga keuangan bisa berperan rajin terhadap pembangunan berkelanjutan.

Hingga akhir 2020, realisasi pengembangan energi mutakhir dan terbarukan tercatat sedang 11, 2 persen yang terdiri atas 72 gigawatt kapasitas listrik terpasang.

Angka tersebut masih jauh dari target gabungan 23 persen yang dicanangkan pada 2025, sehingga sedang memerlukan penambahan pembangkit gaya hijau baru dalam empat tahun ke depan.

Kolaborasi dengan institusi keuangan diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi larangan dana dalam proyek-proyek pengembangan energi hijau di Nusantara.

Baca juga: Pengembangan teknologi EBT harus didorong dukung efisiensi energi
Menyuarakan juga: Kementerian ESDM: Masih banyak ruang untuk eksplorasi pemanfaatan EBT

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021