News
Negeri yakin bantuan subsidi gaji praktisi akan kurangi kesenjangan

Negeri yakin bantuan subsidi gaji praktisi akan kurangi kesenjangan

Kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa membersihkan datanya

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Perbaikan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) meyakini bantuan subsidi penghasilan kepada pekerja formal non-BUMN dan non-PNS akan mengurangi kesenjangan keahlian ekonomi antara kelompok masyarakat.

Menurut Ketua Satgas PEN Tabiat Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat, berbagai program jaring pengaman baik sebelum bantuan subsidi gaji pelaku formal, sudah diberikan kepada 29 juta keluarga miskin.

Berbagai bantuan sosial yang telah disalurkan tersebut antara lain rencana keluarga harapan, kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), BLT persediaan desa hingga program kartu pra kerja bagi pekerja yang menikmati pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, masih terdapat kaum masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial penanganan COVID-19, yaitu pekerja swasta yang gajinya berkurang ataupun status kepegawaiannya dirumahkan oleh kongsi karena dampak pandemi. Mereka sedang memiliki pekerjaan namun penghasilannya mendarat sehingga daya belinya bekurang.

“Kelompok jni (pekerja formal) juga tidak termasuk kelompok dengan miskin, ada missed kita. Kita sedang melihat orang-orang ini masih belum dibantu. Oleh karena itu, dibuatkan program untuk membantu orang-orang dalam segmen ini dan orang-orang dalam segmen ini cukup banyak, ” ujar dia.

Tabiat mencatat terdapat 13, 8 juta pekerja formal yang berhak menyambut bantuan subsidi gaji ini. Patokan yang berhak menerima bantuan tersebut adalah pekerja formal dengan perolehan di bawah Rp5 juta, terekam di BPJS Ketenagakerjaan, dan bukan pegawai BUMN atau Aparatur Sipil Negara.

Maka daripada itu, bantuan ini dinamakan subsidi gaji. Bantuan yang diberikan adalah Rp600 ribu per bulan selama empat bulan pada tahun tersebut. Pencairan akan dilakukan pemerintah di dua tahap dengan mentransfer tepat ke rekening penerima.

Total, pemerintah menyediakan anggaran Rp33, 1 triliun untuk mengakomodir pembagian bantuan fiskal ini.

“Ini malah akan memperkecil kesenjangan, karena hampir semua segmen sudah diberikan bantuan, segmen ini yang belum tersentuh sehingga spesifik itu diberikan, ” ujar Budi.

Satgas PEN akan main sama dengan BPJS Ketenagakerjaan buat memverifikasi penerima bantuan subsidi penghasilan ini agar tepat sasaran serta tepat guna.

“Kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa membersihkan datanya, menyisir datanya dan memang teridentifikasi pegawai sahih tenaga kerja formal yang gajinya di bawah Rp5 juta & sebagian besar itu gaji kurun Rp2 sampai Rp3 juta tersebut jumlahnya ada 13, 8 juta tenaga kerja dan pegawai ini di luar BUMN dan personel negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong, ” ujar dia.

Dengan sandaran subsidi gaji ini, pemerintah meminta daya beli masyarakat dapat terjaga.

“Agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi, serta bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita dan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka selalu spending uangnya itu, ” ujar Pemangku Menteri I BUMN itu.

Baca selalu: Satgas PEN yakin program bansos dapat serap anggaran sesuai tumpuan
Baca juga: Satgas PEN: Subsidi gaji Rp600 ribu/bulan disalurkan di kuartal III

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Kejayaan
COPYRIGHT © ANTARA 2020