News
Negeri sosialisasi UU Cipta Kerja ke asosiasi negara mitra dagang

Negeri sosialisasi UU Cipta Kerja ke asosiasi negara mitra dagang

Antusiasme mereka menunjukkan keseriusan buat memahami UU Cipta Kerja yang tentu akan mempengaruhi bentuk kerja sama bisnis dan investasi pada masa akan datang

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada sekitar 35 asosiasi bisnis negara pacar dagang Indonesia untuk menyerap cita-cita dan masukan dalam menyusun peraturan pelaksanaan regulasi tersebut.

“Antusiasme mereka menunjukkan keseriusan untuk memahami UU Cipta Kerja yang tentu akan mempengaruhi bentuk kerja serupa bisnis dan investasi di masa akan datang, ” kata Gajah Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa.

Asosiasi bisnis itu antara lain American Chambers of Commerce Nusantara, US-ASEAN Business Council, European Chamber, Indonesia-Australia Business Council, Swiss Business Hub, British Chamber of Commerce, dan ASEAN Business Advisory Council diadakan secara virtual, Senin (30/11).

Sejumlah isu penting dibahas dalam beberapa klaster UNDANG-UNDANG Cipta Kerja di antaranya klaster terkait perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dan terkait daftar prioritas investasi.

Baca juga: Menko Airlangga: RCEP membuat RI terintegrasi ikatan nilai global

Terkait perpajakan meliputi penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, pengecualian inbound dividen , non-objek PPh, dan penyertaan simpanan dalam aset tidak terutang Retribusi Pertambahan Nilai (PPN).

Selain itu relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Langsung Pajak (PKP), pengaturan ulang di sanksi administrasi pajak dan honorarium bunga, penentuan subjek pajak orang pribadi.

Tak ketinggalan, penerbitan surat tagihan pajak lima tahun, pemajakan transaksi elektronik serta pencantuman Nomor Induk Kependudukan dengan tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak.

Untuk meluluskan kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru tempat ketentuan Perizinan Berusaha terkait AMDAL, standar dan izin lingkungan dan uji kepatuhan lingkungan seperti diatur UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca juga: Pemerintah bentuk awak independen serap aspirasi publik UNDANG-UNDANG Cipta Kerja

Menko Airlangga menjelaskan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja diarahkan pada perubahan sistem perizinan agar terintegrasi serta penyederhanaan proses persetujuan lingkungan untuk meningkatkan ease of doing business , dengan pasti memenuhi syarat perlindungan lingkungan pantas prinsip dan konsep dasar AMDAL.

Di sektor ketenagakerjaan, lanjut dia, target omnibus law ini untuk menciptakan kesempatan kegiatan yang lebih luas, kepastian serta proteksi bagi pekerja/buruh, dan asuransi dan perlindungan hak pekerja dengan terimbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat memperbaiki kesenangan berusaha di Indonesia, dengan mempermudah pengurusan lisensi bisnis melalui ancangan baru berbasis risiko yakni risiko rendah, menengah dan tinggi.

Selain itu, kata tempat, pemerintah merumuskan kebijakan pengaturan tempat usaha yang lebih terbuka dan prioritas dengan menetapkan Bidang Cara Prioritas dan Bidang Usaha dengan Pengaturan.

Baca juga: Menko Airlangga: UU Cipta Kerja atasi pengangguran

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020