News
Muhammadiyah apresiasi putusan MK melarang bekas pecandu maju pilkada

Muhammadiyah apresiasi putusan MK melarang bekas pecandu maju pilkada

Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK

Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Sentral Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pecandu narkoba mencalonkan diri pada Penetapan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK. Semoga bisa menjadi awal yang baik untuk pemberantasan narkoba pada Indonesia. Saat ini Indonesia sudah darurat narkoba, ” kata Penulis Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan, di Jakarta, Senin.

Muhammadiyah, kata Mu’ti, berharap putusan MK tersebut menjadi langkah baik untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia.

Menurut dia, putusan MK pada Desember 2019 lalu mengenai syarat pencalonan Pilkada 2020 dengan dimuat dalam Pasal 7 bagian (2) huruf i Undang-Undang Cetakan 10 Tahun 2016 itu sudah final dan mengikat.

“Keputusan MK bersifat final serta mengikat. Artinya, tidak ada proses hukum setelahnya dan harus dijalankan oleh penyelenggara negara yang terkait, ” katanya.
Baca juga: Cak Imin harap Mendikbud temui NU dan Muhammadiyah cari solusi

Ia menjelaskan KPU jadi penyelenggara pemilu harus melaksanakan kesimpulan MK dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat formalitas.

Untuk melaksanakan putusan MK tersebut, kata dia, perlu diterbitkan regulasi dan persyaratan khusus dengan berpijak pada putusan MK yang saksama dan akuntabel untuk mencegah adanya pecandu dan mantan pengguna narkoba menjadi calon kepala daerah.

“Pemenuhan tiga syarat dalam keputusan MK, tidak akan gampang dilaksanakan, sehingga perlu ada regulasi dan persyaratan khusus yang cermat dan akuntabel, ” katanya pula.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan bahwa KPU dan DPR dapat membuat aturan tambahan, karena bebas narkoba merupakan persyaratan pencalonan kepala daerah.

“Maka, jika ada kepala daerah yang terpilih terbukti menyalahkan gunakan narkoba, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya, ” katanya teristimewa.

MK telah menetapkan mantan pengguna narkoba dilarang menjelma calon kepala daerah, sejalan dengan penolakan permohonan uji materi hukum tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UNDANG-UNDANG Nomor 10/2016.
Baca juga: Muhammadiyah tuntut transparansi Kemdikbud soal hibah ormas

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan kelakuan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela dengan dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) tulisan i UU Nomor 10 Tahun 2016.

MK mengecap bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, melainkan dalam tiga kondisi.

Pertama, pemakai narkotika yang sebab alasan kesehatan yang dibuktikan secara keterangan dokter yang merawat yang bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan sudah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat informasi dari instansi negara yang mempunyai otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020