News
Moeldoko akui sejumlah masalah dalam bagian anggaran Kemenkes

Moeldoko akui sejumlah masalah dalam bagian anggaran Kemenkes

Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1, 53 persen

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sebanyak masalah dalam penyerapan anggaran dalam Kementerian Kesehatan (Kemenkes) padahal pemberian tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

“Ada beberapa departemen yang disinggung, pertama Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1, 53 persen. Setelah kita dalami ada beberapa persoalan, pertama, masalah koordinasi antara negeri daerah, BPJS, Kemenkes, itu pula sedang dibenahi, ” kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan ANTARA, di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.

Di sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (JokowI) menegur dengan keras penyerapan taksiran di bidang kesehatan baru satu, 53 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp75 triliun.

Akibatnya, menurut Pemimpin Jokowi, uang beredar di masyarakat seluruhnya terhenti di sana.

“Ini masalah koordinasi sering mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, tapi ada langkah-langkah dengan sudah dilakukan Kemenkes untuk mengnyinergikan kekuatan ini untuk mencari solusi bersama, ” ujar Moeldoko.

Masalah selanjutnya adalah dalam proses verifikasi data tenaga kesehatan tubuh.

“Verifikasi data gaya kesehatan juga perlu ada harmonisasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan, ” kata Moeldoko.
Baca juga: Moeldoko sebut kesehatan jadi salah satu sektor lemah

Intinya, menurut Moeldoko, di situasi pandemi COVID-19, perlu ada langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.

Menurut Moeldoko, tingkat ‘kegemasan’ Presiden terhadap mandeknya peresapan anggaran dan lambatnya penanganan COVID-19 sudah mendekati puncak.

“Gemasnya Presiden dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Presiden ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Kepala mengatakan dunia usaha sudah beku, UMKM sudah mati juga. Ini peringatan kesekian kalinya bukan mutakhir kali ini, kalau terlambat, sudah bahaya, ” ujar Moeldoko pula.

Dalam arahan 18 Juni 2020 tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi “reshuffle” menteri ataupun pembubaran lembaga yang masih menyala biasa-biasa saja.

“Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja ‘reshuffle’. Sudah kepikiran ke mana-mana kami, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih istimewa lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus tersedia, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah, ” kata Pemimpin Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.

Hadir dalam konvensi paripurna tersebut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala institusi negara.
Mengucapkan juga: Moeldoko ungkap Presiden sudah beberapa kali peringatkan menteri

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © KURUN 2020