News
Menko PMK: Penyaluran bansos paling lambat pekan kedua Juli 2021

Menko PMK: Penyaluran bansos paling lambat pekan kedua Juli 2021

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemimpin Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran sandaran sosial sebagai upaya mengantisipasi dampak PPKM  darurat menyesatkan lambat akan disalurkan minggu kedua Juli 2021.

“Mudah-mudahan paling lambat dalam minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Negeri kepada keluarga penerima laba yang membutuhkan, ” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali berangkat 3 Juli-20 Juli 2021 yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Mengaji juga: Kemensos segera salurkan BST antisipasi dampak PPKM Darurat

Percepatan penyaluran bansos tersebut merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan pada bawah dua digit seolah-olah sebelum pandemi dalam rencana menghadapi Susenas September 2021.

Menko PMK melakukan koordinasi dengan kira-kira kementerian/lembaga terkait percepatan sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Bansos  yang akan disalurkan mengungkung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18, 8 juta KPM, & perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni 2021 untuk 10 juta KPM.

“Tujuannya untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin serta cakupannya betul-betul tepat bahan. Paling utama agar kelompok paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang hendak digulirkan nanti, ” katanya.

Baca juga: Pemerintah pastikan kembali berikan bansos era PPKM Darurat

Mensos Tri Rismaharini dalam rapat tersebut mengatakan pascaperbaikan Data Harmonis Kesejahteraan Sosial (DTKS), realisasi penyaluran bansos PKH & Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), berjumlah 32. 953. 559 keluarga/jiwa.

Bakal tetapi, saat ini terdapat 3. 614. 355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, kurun lain gagal burekol karena data anomali dan tak lengkap. Data anomali itu merupakan data yang sesuai  Dukcapil namun tidak mampu dilakukan pembukaan rekening dalam bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah di penganggaran untuk pemberian bansos BST. Namun demikian, dia meminta  Mensos agar bisa bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.

Baca pula: Menko PMK: Pemda mampu saling berbagi pengalaman atasi stunting

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tetap akan sangat membantu. Jika untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, Mensos mampu menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi, ” ucap Menkeu.

Sedangkan terpaut penyaluran BLT yang berpangkal dari dana desa, Menko PMK meminta agar mampu segera dibayarkan kepada lima juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pelepasan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat lekas dilakukan peninjauan ulang penerapan dana desa supaya warga yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © KURUN 2021