News
Menkeu: Kita tidak pungut PPN sembako murah

Menkeu: Kita tidak pungut PPN sembako murah

Ada daging sapi Wagyu, Kobe, yang perkilonya itu bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada dengan daging biasa yang dikonsumsi masyarakat sekilonya sekarang jadi Rp90 ribu. Jadi membangun bumi langit jadi di hal ini

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendahulukan pihaknya tidak berencana untuk memungut Pajak Pertambahan Ukuran (PPN) sembako murah serta juga tidak akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang Keyakinan Umum dan Tata Jalan Perpajakan (RUU KUP).

“Poinnya adalah kita tidak memungut PPN sembako (murah), kita tidak memungut & apakah dalam RUU KUP nanti apakah akan tersedia. Untuk yang itu tak dipungut itu aja, clear , very clear di situ, ” ujar Menkeu Sri Mulyani saat rapat kerja secara Komis XI DPR MENODAI di Jakarta, Senin.

Menkeu Sri Mulyani membenarkan bahwa sembako hendak menjadi objek pajak, namun pemerintah hanya akan jalan produk-produk premium yang juga termasuk dalam kategori sembako. Menkeu mencontohkan dengan Padi Shirataki atau Basmati had Daging Wagyu dan Kobe.

“Jadi kalau dilihat harganya (beras) Rp10 ribu per kilogram sampai Rp50 ribu per kilogram atau Rp200 ribu bagi kilogram, ini kan berguna bisa mengklaim sama-sama sembako, ” ujar Sri Mulyani.

“Ada daging sapi Wagyu, Kobe, dengan perkilonya itu bisa Rp3 juta atau Rp5 juta. Ada yang daging natural yang dikonsumsi masyarakat sekilonya sekarang mungkin Rp90 ribu. Jadi kan bumi udara jadi dalam hal tersebut, ” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenkeu ucap PPN untuk sembako premi, contohnya daging wagyu

Sri Mulyani melanjutkan bahwa wujud munculnya produk-produk yang very high end , namun tetap termasuk dalam sembako itulah dengan pemerintah coba untuk seimbangkan.

“Justru retribusi itu mencoba untuk meng- adress isu keadilan karena diversifikasi dari masyarakat kita sudah begitu sangat beragam, ” tutur Sri Mulyani.

Ia menekankan  suatu barang tidak akan bisa dipungut pajak jika tidak menjadi objek, karenanya sembako akan masuk dalam pokok pajak. Namun, pemerintah mau menerapkan skema multitarif, sehingga sembako yang biasa dikonsumsi masyarakat luas tidak bakal dipungut pajak.

“Bisa dipajaki dengan dibebaskan pajaknya, DTP, bisa tarifnya dinolkan itu versus dengan tarifnya lebih tinggi, makanya itu kita sampaikan di dalam PPN multi-tarif. Jadi objeknya benar, kalau tidak menjadi obyek pajak no matter what gak bisa dipajakin, ” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut ia menyampaikan detail mengenai kutipan PPN akan dibahas dengan benar dan komprehensif bergabung DPR nantinya.

“Kita nanti akan mempercakapkan seizin pimpinan DPR, kalau RUU itu dibahasnya secara benar baik dan komprehensif. Dalam RUU KUP nanti akan kita sampaikan, ” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Ketua MPR menimbulkan pemerintah batalkan rencana PPN sembako dan pendidikan
 

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021