Memandang upaya pemerintah tuntaskan permusuhan agraria

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah tetap berupaya keras menyelesaikan konflik-konflik agraria yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat secara perusahaan.

Penyelesaian pertentangan agraria ini menjadi satu diantara fokus dari program reforma agraria yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintahan Joko Widodo senantiasa berupaya supaya program reforma agraria dengan telah berjalan, dapat dirasakan betul manfaatnya oleh klub.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran terkait menyambut masukan para pegiat pertanian untuk mengetahui keinginan dan pandangan dari para petani atau masyarakat.

Presiden Joko Widodo sering berdialog dengan pegiat agraria untuk mengetahui berbagai kasus yang ada di lapangan dan menemukan solusi dengan dapat disepakati bersama.

Presiden memang menghendaki masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa lekas terselesaikan.

Masalah reforma agraria menyangkut disparitas penguasaan lahan, konflik pertanian, alih fungsi lahan, kemerosotan kualitas lingkungan hidup, kekurangan dan pengangguran, hingga kesenjangan sosial.

Jalan yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah dengan memetakan kasus agraria dan menentukan persoalan-persoalan yang menjadi prioritas mengikuti menetapkan target-target penyelesaian.

Berdasarkan catatan, terpaut konflik agraria, sepanjang 2016-2021 Kantor Staf Presiden (KSP) menerima sedikitnya 1. 041 laporan kasus konflik agraria.

Baca juga: Perpres Reforma Agraria buka peluang untuk MBR dapat rumah

Membaca juga: Polri terbitkan Telegram dukung reforma agraria & ketahanan pangan

Dari jumlah tersebut, 105 kasus atau 10, 08 persen di antaranya menentangkan warga masyarakat adat dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan adanya potret ketimpangan pemilikan & penguasaan tanah bagi asosiasi, khususnya kaum tani di pedesaan.

Besar Staf Kepresidenan Moeldoko menyungguhkan bahwa Indonesia sebagai negara agraris masih mengalami penuh kendala dan hambatan pada masalah keagrariaan dan pertanahan.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah ironi sebab tanah merupakan ciri produksi yang utama dalam proses produksi pertanian pangan.

Moeldoko sendiri tampaknya cukup banyak menganjurkan perhatian pada konflik agraria yang melibatkan petani dan masyarakat adat. Dia menegaskan penanganan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat menetapkan pendekatan holistik atau lengkap.

Dalam sebuah kesempatan, Moeldoko yang serupa Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) turut menganjurkan Lembaga Bantuan Hukum HKTI untuk berperan menjembatani penyelesaian konflik agraria, khususnya dengan melibatkan petani.

Terobosan
Sebuah upaya nyata di dalam mengurai dan menyelesaikan percekcokan agraria pun dilakukan. Belum lama ini Moeldoko membuat Tim Percepatan Penyelesaian Pertengkaran Agraria dan Penguatan Kebijaksanaan Reforma Agraria Tahun 2021.

Tim dengan dibentuk atas Surat Kesimpulan Kepala Staf Kepresidenan Cetakan 1B/T/2021 ini boleh oleh sebab itu menjadi terobosan yang dikerjakan pemerintahan Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut agraria.

Tim dengan bersifat ad-hoc ini diketuai Moeldoko sendiri, dengan pemangku ketua adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keanggotaan tim ini berpangkal dari 14 kementerian serta lembaga, termasuk pimpinan TNI dan Polri, serta pimpinan Holding PTPN dan Perhutani.

Selain tersebut, di dalam tim ini bergabung pimpinan dari empat organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai mitra pemerintah di pelaksanaan reforma agraria, yakni dari Konsorsum Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia, dan Badan Registrasi Provinsi Adat (BRWA).

Moeldoko meyakini melalui kegiatan sama pemerintah lintas departemen dan lembaga yang bekerja sama dengan kalangan gerakan asosiasi sipil ini, konflik pertanian dapat diurai satu persatu, kemudian dapat ditangani dan diselesaikan.

Kepada konflik agraria ini, Moeldoko menjelaskan, pihaknya menganalisa dengan sosio-budaya, sosio-historis, dan sosio-legal secara komprehensif.

Baca pula: Presiden Jokowi temui motor reforma agraria bahas sengketa lahan

Baca juga: Induk Studi Agraria IPB: UU Ciptaker menegasikan reformasi pertanian

Kemudian, awak Kantor Staf Presiden mengomunikasikan rekomendasi penyelesaian kasus-kasus tersebut kepada kementerian atau institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Sekitar ini memang ada kaum kasus yang ditangani dan diselesaikan bersama secara lintas kementerian dan lembaga.

Misalnya, misalnya, peristiwa konflik agraria masyarakat kebiasaan Laman Kinipan, di Lamandau, Kalimatan Tengah. Kasus itu awalnya ditangani Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kini kasus Kinipan proses penanganannya dilakukan mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Moeldoko, kerja persis yang terjalin bersifat rajin. Ada momentum Kantor Staf Presiden untuk memfasilitasi pengerjaan maupun memberikan dukungan.

Kasus pengutamaan
Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 137 kasus konflik agraria yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2021.

Salah satu peristiwa prioritas konflik agraria itu terletak di Pulau Dewata, tepatnya di Kabupaten Buleleng.

Saat menyelenggarakan Rapat Koordinasi percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas pertanian di Provinsi Bali, pertengahan Maret 2021, Moeldoko menyuarakan kasus di Buleleng sudah terjadi puluhan tahun sejak 1982.

Moeldoko memaparkan, ada dua peristiwa yang menjadi perhatian Pemerintah di Buleleng. Pertama, pertengkaran yang ditangani oleh Departemen ATR/BPN yang melibatkan tanah seluas 395, 8 hektare dengan jumlah Bapak Terdampak sebanyak 915 KK.

Dari kasus tersebut, Moeldoko melihat sudah tersedia kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN dan masyarakat, terkait besar penyelesaian. Selain itu, serupa sudah ada persetujuan pembebasan aset dari DPRD dalam 17 November 2020.

Keputusan dari peristiwa itu, terjadi pembagian negeri seluas 70 persen buat warga desa (359, 8 Ha) dan seluas 30 persen untuk Pemerintah Provinsi Bali (154, 2 Ha) yang akan direncanakan untuk pembangunan Bandara Bali Mengetengahkan.

Sementara kejadian kedua adalah permohonan pembebasan kawasan hutan yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan. Moeldoko menyebut, kasus kedua ini menetapkan penanganan khusus oleh departemen.

Moeldoko dalam kesempatan tersebut menyuarakan dengan tegas, konflik semacam itu harus segera diselesaikan maka tuntas.

Adapun penyelesaian konflik agraria secara langsung dengan turun ke lapangan, layaknya dilakukan Moeldoko, merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri awal Maret 2021.

Langkah tegas dan konkret dengan dilakukan Moeldoko ini nyata perlu dilakukan pengambil kebijakan agar kebijakan yang tersedia tidak sekadar menjadi lip service atau manis dalam bibir semata.

Penyelesaian konflik agraria serupa harus dilakukan secara global, tuntas dan berasaskan keadilan.

Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dibuat, dalam implementasi-nya di lapangan malah melegalkan perampasan hak tanah rakyat dan mengesampingkan asas keadilan.

Sebab Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021