News
Ma’ruf Amin: Jika keberatan UU Membentuk Kerja, jangan buat kegaduhan

Ma’ruf Amin: Jika keberatan UU Membentuk Kerja, jangan buat kegaduhan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala,   Ma’ruf Amin, mengingatkan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan materi Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk tidak membuat kegaduhan & melanggar hukum, melainkan dengan menempuh jalur hukum lewat pengajuan tes materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Sesuai dengan prinsip supremasi kaidah atau rule of law , pihak-pihak yang ngerasa keberatan dengan materi UU Menjadikan Kerja dapat menempuh jalan konstitusional ke MK, bukan jalur ataupun cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum, ” kata dia, saat memberikan pembekalan kepada Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan  LX dan Peserta PPRA LXI 2020 Lembaga Ketahanan Nasional  secara daring dari Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan hal-hal yang dipersoalkan  beberapa kalangan disebabkan  kekeliruan penyampaian informasi dan kesalahan penerimaan kepada konten Omnibus Law UU Cipta Kegiatan itu.

Baca juga: Bamsoet: Segera terbitkan PP untuk akhiri polemik UNDANG-UNDANG Cipta Kerja

“Berdasarkan identifikasi dan analisa pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan sebab beberapa kalangan muncul karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan, ” katanya.

Oleh karena itu, ia  melanjutkan, pemerintah terkuak untuk menerima aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi di dalam UU yang disahkan di sidang lengkap DPR pada Senin malam tersebut (5/10).

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pola komunikasi kebijakan publik kudu diperbaiki

“Pemerintah membuka diri. Kalau sedang ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada Negeri untuk menjadi bahan masukan di penyusunan PP (peraturan pemerintah) maupun perpres atau aturan pelaksanaan lainnya, ” katanya.

Sebelumnya, saat membuka Pra-Ijtima Dewan Kepala Syariah (DPS) Tahun 2020 dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (12/10), Ma’ruf Amin meminta organisasi kemasyarakatan  Islam dan Cantik Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi perantara bagi aspirasi masyarakat yang belum tertampung dalam Omnibus Law UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

Baca juga: Wakil Pemimpin MPR: Pola komunikasi kebijakan terbuka harus diperbaiki

MUI dan ormas-ormas Agama islam diminta untuk mendalami dengan cantik isi UU Cipta Kerja dan menyampaikan saran kepada Pemerintah untuk diterjemahkan pada peraturan pemerintah, susunan presiden maupun regulasi lain sebagai turunan dari UU itu.

“MUI bersama ormas-ormas Islam diharapkan dapat menjadi jembatan buat menampung aspirasi masyarakat, untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah secara konstruktif serta dengan cara yang molek, ” ujarnya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020