News
Luhut Pandjaitan perintahkan Tim Task Force Timah bekerja

Luhut Pandjaitan perintahkan Tim Task Force Timah bekerja

Saya sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo hasil kunjungan lapangan kira-kira waktu lalu di Babel, dan beliau memerintahkan supaya Tim Task Force tersebut segera bekerja

Pangkalpinang (ANTARA) – Menteri Penyelarasan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memerintahkan supaya “Tim Task Force Timah” di Provinsi Kepulauan Uzur Belitung segera bekerja biar pengelolaan sumber daya zona itu sesuai aturan berlaku.

“Saya sudah mengadukan kepada Presiden Joko Widodo hasil kunjungan lapangan kira-kira waktu lalu di Babel, dan beliau memerintahkan biar Tim Task Force tersebut segera bekerja, ” logat Luhut Binsar Pandjaitan zaman memimpin Rakor Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum, dan Pendayagunaan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) Tambang Timah secara maya, Rabu.

Di dalam rakor tersebut, Menteri Penyelarasan Kemaritiman dan Investasi menekankan tiga arahan dari buatan kunjungan terpadu pada 29 Maret 2021 ke Bangka Belitung, yaitu optimalisasi tata dan pemanfaatan material keluaran samping atau sisa hasil pengelolaan tambang.

Selain itu, penguatan perlindungan dan pengendalian dan pembentukan tim kerja Task Force dalam Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Hukum, dan Pemanfaatan Abu Hasil Pengolahan (SHP) Terowongan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca serupa: Kemenko Maritim bentuk pokja kelola limbah tambang timah

Baca juga: Produksi tanah timah PT Timah 2020 turun 51, 79 persen

“Saya meminta semua pihak untuk berkoordinasi dalam bekerja sesuai muslihat penguatan terintegrasi yang telah disusun, ” ujarnya mengisbatkan.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan Tim Task Force akan menyusun dasar kerja dan timeline , menyinergikan serta memperbaiki berbagai regulasi serta kebijakan, aksi nyata pada lapangan, dorongan investasi buat pengembangan teknologi pemurnian mineral, dan pembinaan serta perlindungan secara sistematis bagi penambang dan industri pengelolaan ukuran kecil (masyarakat).

“Sesuai pesan presiden buat pengelolaan sisa tambang rasio kecil, bagaimana dibuat menjadi UMKM juga mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat, ” tutur-nya.

Menurut dia semua komponen yang hadir dalam rakor ini, selain masing-masing melaporkan hasil penjagaan lapangan, juga menyatakan kesiapan dalam melaksanakan tugas Awak Task Force sesuai dengan aturan dan pertimbangan dunia masing-masing.

“Kebijakan yang akan diambil ke depan benar-benar menyeluruh serta satu pintu, ” ujarnya.

Baca juga: Menteri Luhut minta penegak hukum berantas penyeludupan timah

Pewarta: Aprionis
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021