News
KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP

KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP

Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Induk mencatat masih banyak badan terbuka yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) meski telah sepuluh tahun UU diberlakukan.

Ketua KI Pusat Gede Narayana dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu mengatakan belum maksimalnya kepatuhan pranata publik terhadap pelaksanaan keterbukaan fakta publik tampak jelas terlihat dibanding hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan pada 2020.

Hal tersebut disampaikannya dalam laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan badan publik di hadapan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin saat mengantarkan anugerah keterbukaan Informasi Publik sejak Rumah Dinas Wapres RI, Rabu.

Baca juga: KI Pusat tegaskan pandemi bukan hambatan bagi akses keterangan publik

Gede memaparkan hasil monev keterbukaan badan publik bahwa dari 348 badan publik yang di monitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72, 99 persen (254 badan publik) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Terdiri atas sebanyak 17, 53 upah (61 badan publik) hanya menyelundup kategori cukup informatif, 13, 51 persen (47 badan publik) kurang informatif dan 41, 95 obat jerih (146 badan publik) tidak informatif.

Dijelaskannya, penilaian monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Sentral melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan keterangan dan media massa.

Hasilnya, untuk kategori badan jemaah kategori informatif hanya 17, 43 persen (60 badan publik) dan Menuju Informatif 9, 77 obat jerih (34 badan publik) yang sanggup dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14/2008 tentang KIP.

Disampaikan Gede, nilai setiap kategori, yaitu informatif antara 90-100, menuju informatif 80-89, 9, sedangkan lulus informatif hanya bernilai 60-79, 9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), kurang informatif (40-59, 9), dan tiak Informatif (0-39, 9), ternyata sedang ada BP bernilai di lembah 10, bahkan 0.

“Besarnya prosentase BP yang sedang masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif sedang memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Nusantara masih jauh dari tujuan dengan diamanatkan oleh UU KIP, ” tegas Gede.

Patuh dia, kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama kurun pemerintah, badan publik dan Komisi Informasi.

Baca juga: Wapres ingatkan tiga hal pentingnya keterbukaan informasi publik
Baca juga: Wapres imbau pemda anggarkan dana memadai untuk keterbukaan informasi

Ia menyampaikan bahwa sedang diperlukan dorongan yang lebih gede untuk menjadikan keterbukaan informasi jadi budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

“Komisi Data akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah, ” ungkapnya.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa hasil penganugerahan tersebut bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antarbadan publik, tetapi harus dimaknai jadi tolak ukur implementasi keterbukaan data publik di Indonesia.

Tak lupa, Gede menyampaikan dapat kasih kepada seluruh pimpinan awak publik yang telah berpartisipasi serta berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik, dari 348 badan publik sebesar 324 badan publik mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev. komisiinformasi. go. id, artinya tingkat partisipasi badan publik mencapai 93, 1 upah melesat jauh dari 74, 37 persen partisipasi badan publik tahun 2019.

Baca juga: KI Pusat: Aktif akses publik dalam proses legislasi
Baca juga: KI undang akademisi hingga jurnalis nilai keterbukaan badan publik

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020