News
Kepala minta Pemda siapkan sentral isolasi di kelurahan serta RS darurat

Kepala minta Pemda siapkan sentral isolasi di kelurahan serta RS darurat

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan tempat isolasi terpusat di tingkat kelurahan atau kecamatan, dan membuat rumah sakit cadangan ataupun darurat untuk melayani anak obat COVID-19.

“Penyiapan panti isolasi, terutama untuk dengan bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di level kelurahan atau desa, tersebut akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan, terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada, ” kata Kepala dalam pengarahannya kepada besar daerah se-Indonesia yang ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dipantau di  Jakarta, Senin malam.

Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 bergejala ringan maupun tanpa isyarat, kata presiden, merupakan salah satu hal penting yang menetapkan dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat warga.

Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, katanya, kecepatan penularan COVID-19 dalam wilayah padat penduduk itu diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.

“Karena cek lapangan yang saya lakukan buat kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3 x 3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu, atau paling tak di kecamatan, ” ujarnya.

Selain itu, presiden juga meminta besar daerah untuk merencanakan serta menyiapkan rumah sakit kawasan, termasuk rumah sakit basi dan rumah sakit perlu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan pasien COVID-19 yang mampu menyebabkan tingkat keterisian vila sakit penuh.

“Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah rendah itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh mutakhir menyiapkan. Akan terlambat, ” katanya.

Presiden juga meminta agar para-para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para besar daerah juga diminta untuk terus memantau tingkat keterisian rumah sakit.

“Saya lihat beberapa kawasan, rumah sakit masih mencantumkan angka 20 atau 30 persen dari kemampuan tempat tidur yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Mampu 40 persen atau laksana di DKI Jakarta datang ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) COVID-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) COVID-19 berapa. Kalau tidak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah luhur banget, padahal yang dipergunakan baru 20 persen. Banyak yang semacam itu, ” ujarnya.

Selanjutnya, Pemimpin Jokowi juga menyoroti soal percepatan belanja daerah & percepatan bantuan sosial, pertama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa. Berdasarkan data yang diterima presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13, 3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2, 3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Kaum menunggu. Sehingga saya mengambil ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada perkiraan, di catatan saya, Rp12, 1 triliun. Realisasi serupa baru Rp2, 3 triliun. Belum ada 20 tip semuanya. Padahal rakyat menduduki ini, ” ujarnya.

Demikian halnya secara Program Dana Desa pada mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan perdana mencapai Rp5, 6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta segenap dipercepat. Sekali lagi, secara kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat, ” katanya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021