News
Kepala beri tiga tugas Komite Kebijaksanaan Penanganan COVID-19 dan PEN

Kepala beri tiga tugas Komite Kebijaksanaan Penanganan COVID-19 dan PEN

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo memberikan tiga tugas pada Komite Kebijakan dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yakni memberikan rekomendasi kebijaksanaan strategis, mengintegrasikan kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Kepala (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikutip ANTARA di Jakarta, Senin, Komite dalam Perpres tersebut terdiri daripada Komite Kebijakan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, serta Satgas Perbaikan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

“Komite Kebijakan mempunyai suruhan menyusun rekomendasi kebijakan strategis pada Presiden dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian serta transformasi ekonomi nasional, ” tulis Pasal 3 ayat 1 (a) Perpres tersebut.

Baca juga: Satgas Perbaikan dan Transformasi Ekonomi Nasional punya 4 tugas

Tugas kedua dari Komite Kebijakan adalah mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis, beserta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan COVID-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Sedangkan tugas ketiga ialah melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rencana percepatan penanganan COVID-19, serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Menurut Pepres dengan ditandatangani Presiden Joko Widodo di dalam Senin (20/7) ini, Komite Kecendekiaan diketuai oleh Menteri Koordinator Tempat Perekonomian, dengan enam wakil ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri.

Dalam awak Komite Kebijakan juga terdapat Pemimpin Pelaksana dijabat Menteri BUMN dan dua Sekretaris Eksekutif, yakni Penulis Eksekutif I Raden Pardede, dan Sekretaris Eksekutif II Sekretaris Departemen Koordinator Bidang Perekonomian. Raden Pardede sebelumnya dikenal sebagai ekonom superior.

Sedangkan Satgas Pengerjaan COVID-19 sesuai pasal 7 Perpres tersebut diketuai oleh Kepala Pranata Nasional Penanggulangan Bencana yang era ini dijabat oleh Doni Monardo.

Mengucapkan juga: Pembentukan tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi via Perpres

Berdasarkan Perpres itu pula, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional diketuai oleh Wakil Menteri I BUMN yang saat ini dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin.

Dalam Pasal 13 Perpres tersebut diatur bahwa Ketua Komite Kebijakan akan memberi laporan pelaksanaan suruhan kepada Presiden setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selanjutnya, Ketua Satgas Pengerjaan COVID-19 akan menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Kepala dan Komite Kebijakan, serta keterangan kejadian mendesak sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kemudian, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional akan melaporkan pelaksanaan tugas pada Presiden dan Ketua Komite Kebijaksanaan secara berkala setiap satu kamar atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Perpres ini mulai benar pada Senin ini sesuai tanggal diundangkannya peraturan ini.

Baca juga: Pemimpin teken Perpres penanganan COVID-19 & pemulihan ekonomi

Pewarta: Indra Arief Karakter
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020