News
Kemensos siap dukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

Kemensos siap dukung pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

KND sudah periode ditunggu sebagai kelembagaan yang runtut dalam hal pemantauan, pemenuhan dan advokasi hak-hak penyandang disabilitas.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Baik siap memberikan dukungan bagi pendirian Komisi Nasional Disabilitas (KND) di rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Bagian 68 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Disabilitas.

“Kami siap untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dalam Perpres tersebut, yaitu pendirian Sekretariat KND dan penyeleksian serta pengusulan calon komisioner kepada Presiden, ” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

KND sudah lama ditunggu sebagai kelembagaan yang runtut dalam hal pemantauan, pemenuhan serta advokasi hak-hak penyandang disabilitas.

Amanat pembentukan Perpres tentang KND diatur dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 134 & Pasal 149 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan tugas pokok serta fungsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi, menginisiasi pembentukan Rancangan Perpres tetang KND.

Baca selalu: Istana sebut Perpres dorong pemberian hak penyandang disabilitas

Selanjutnya dibahas dengan Kemensos, Kemenkeu dan Kementerian Norma dan HAM, serta diproses lebih lanjut oleh Kementerian Setneg untuk mendapatkan persetujuan Presiden.

Pelibatan organisasi penyandang disabilitas sudah dilakukan sejak awal penyusunan & aspirasi yang berkembang telah direspon oleh Pemerintah.

Taat menteri, Kementerian Sosial segera melakukan revisi/mengusulkan anggaran tahun 2020 serta memastikan tersedia anggaran untuk program KND tahun 2021.
Selain itu, menyiapkan pemilihan dan penetapan panitia seleksi komisioner. Direncanakan, pansel terpilih langsung bekerja memilih 14 orang calon komisioner secara terbuka untuk diajukan kepada Menteri Baik kemudian Menteri Sosial mengajukan pada Presiden untuk ditetapkan oleh Presiden.

Membaca juga: Pendataan penyandang disabilitas kudu tersinkronisasi data nasional

Setelah semua anju yang ditargetkan selesai akhir tarikh 2020, Awal 2021 Komisioner KND terpilih bisa langsung membuat agenda kerja dan melaksanakan program kerjanya, serta menyusun berbagai ketentuan dengan diamanatkan perpres, termasuk membentuk golongan kerja yang diperlukan.

“Jadi jelas, tugas Sekretariat KND sifatnya dukungan administrasi, ” bahana Mensos. Ia juga memastikan Kemensos tidak terlibat apapun dalam fungsi KND dalam menjalankan peran KND tersebut.

“Hal itu tidak perlu dikhawatirkan, karena sekretariat hanya bersifat dukungan adiministratif sama dan tidak akan ada intervensi Kementerian Sosial di dalamnya, ” tambah Juliari.

Dia mengharapkan setelah terbentuk KND agar melakukan advokasi secara konkrit kepada banyak pihak, misalnya bagaimana keyakinan tentang pekerja disabilitas di pemerintah dan swasta bisa diwujudkan, tersedia upaya yang lebih progresif untuk pemenuhan hak akses terhadap tumpuan pelayanan publik dan adanya tindakan afirmatif untuk pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Baca juga: 377. 000 penyandang disabilitas dapat bantuan negeri selama pandemi

Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020