News
Kemenkumham tolak kepengurusan Demokrat benteng Moeldoko

Kemenkumham tolak kepengurusan Demokrat benteng Moeldoko

Negeri menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Umum di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen tuntutan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau cara Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Melahirkan.

“Pemerintah menyatakan kalau permohonan pengesahan hasil Konvensi Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak, ” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat bertemu pers secara virtual pada Jakarta, Rabu

Sebelumnya, Partai Demokrat benteng Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalaikan Direktorat Jenderal Administrasi Asas dan Umum (AHU).

Menangkap juga: Partai Demokrat ingatkan kubu KLB Indonesia negara hukum

Baca juga: Jubir: Moeldoko akan lakukan penataan di internal Demokrat

Berkas berupa aplikasi pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham, termasuk melihat ketentuan undang-undang beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) golongan termasuk keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Pada prosesnya, Kemenkumham juga menyampaikan kesempatan kepada pengurus Golongan Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.

Mengucapkan juga: Moeldoko: Keputusan siap ketum untuk selamatkan Demokrat dan bangsa

Baca selalu: Kuasa hukum: Legal standing AHY jelas Ketua Umum Partai Demokrat

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021