News
Kemenhub imbau masyarakat batasi perjalanan

Kemenhub imbau masyarakat batasi perjalanan

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengimbau masyarakat agar membatasi perjalanan demi mencegah penularan Covid-19.

“Kami harap masyarakat tetap bisa membatasi perjalanannya di masa peniadaan mudik sekarang ini, ” kata Adita dalam konvensi pers secara daring, Kamis.

Adita mengutarakan, ketentuan mengenai pengendalian transportasi selama masa pelarangan pegangan (6-17 Mei 2021) yang dituangkan dalam PM Pertalian No 13 tahun 2021 masih tetap berlaku tenggat 17 Mei mendatang, sehingga masyarakat perlu untuk mematuhinya.

Selain tersebut, Ia juga kembali mengingatkan masyarakat yang akan melayani perjalanan agar menyiapkan dokumen atau syarat-syarat negatif Covid-19.

Baca juga: Masyarakat diminta tidak terbujuk jasa travel gelap untuk mudik

“Saat ini masih berlaku keyakinan peniadaan mudik, jadi kegiatan mudik tetap dilarang serta dilakukan pembatasan kegiatan kelompok, termasuk transportasi, ” katanya.

Adita memasukkan, Pemerintah akan memberlakukan masa pengetatan syarat perjalanan pada 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Dalam zaman tersebut, masyarakat yang akan melakukan perjalanan wajib membawa syarat negatif Covid-19 bersandarkan tes PCR dan Antigen yang berlaku 1×24 jam, dan GeNose yang sahih di hari keberangkatan.

Dalam masa penghapusan mudik, Peraturan Menteri Pertalian No 13 tahun 2021 mengatur hal-hal sebagai beserta:

– Pengoperasian dilakukan dengan melakukan pembatasan penggunaan atau pengoperasioan perkakas transportasi untuk keperluan pegangan.

– Transportasi masih bisa beroperasi untuk kepentingan di luar pegangan yaitu; melayani distribusi pemasokan dan angkutan barang serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan jawatan, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluara wafat, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) karakter anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang, dan kunjungan non mudik yaitu untuk kepentingan nonmudik tertentu yang lain yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

– Melayani aktivitas di kawasan aglomerasi/perkotaan.

– Terpaut dengan pengawasan di lapangan, pada sektor darat hendak dilakukan bersama dengan Korlantas Polri dan Dinas Pertalian setempat pada titik penyekatan di lebih dari 300 titik baik di akses utama keluar masuk maupun di jalan told indah non tol. Sedangkan dalam transportasi lain akan dilakukan bersama unsur gabungan dibanding otoritas transportasi di setiap moda, operator prasarana, Satgas Covid 19, TNI Polri dan Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Perhubungan.

Kemenhub terus tahu masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada demi keselamatan beriringan.

Baca juga: Kemenhub siapkan pemeriksaan kesehatan acak hadapi arus balik mudik

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © KURUN 2021