News
Jalan tak populer dari pemimpin dalam era pandemik

Jalan tak populer dari pemimpin dalam era pandemik

Jakarta (ANTARA) – Pandemik COVID-19 yang dikarenakan virus SARS-CoV-2 telah menciptakan kompleksitas perkara dan menimbulkan tekanan terhadap seluruh pemimpin di dunia, tak tersendiri terhadap Presiden Joko Widodo & Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Bagi Indonesia, pandemik yang dikarenakan penyakit menular terakhir kali berlaku saat flu Spanyol mewabah di dalam 1918, atau lebih dari seera lalu ketika Tanah Air sedang dikuasai pemerintahan kolonial. Kini pandemik kembali datang dan menimbulkan efek luas yang tidak hanya mengganggu ketahanan kesehatan, namun juga perekonomian nasional.

Berbagai kalender yang telah direncanakan sejak pokok oleh Jokowi-Ma’ruf di tahun baru kepemimpinan-nya terpaksa diubah karena harus difokuskan untuk menangani COVID-19 beserta dampaknya.

Sejak simpulan April 2020 lalu, pemerintah telah merealokasi dan juga menambah taksiran untuk menangani dampak langsung & tidak langsung dari COVID-19. Perkiraan negara dialokasikan tak kurang dari Rp695, 2 triliun. Berbagai program penanganan kesehatan, bantuan sosial, hingga penghidupan kembali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dijalankan.

Indonesia pernah membiasakan dari krisis ekonomi yang menggugurkan rezim pemerintahan Soeharto pada 1998. Namun, krisis yang datang kali ini berbeda karena bukan ditimbulkan oleh gejolak di sektor keuangan, melainkan bersumber dari gejolak dalam sektor kesehatan yang mengancam tepat keselamatan jiwa warga negara.

Ketika pemerintah berupaya merawat ribuan warga yang terinfeksi COVID-19 dan mencegah penularan-nya, pemerintah juga harus memikirkan nasib dari jutaan orang yang kehilangan pekerjaan serta mengalami penurunan penghasilan karena dampak pandemik yang begitu masif.

Baca serupa: Presiden ajak umat Islam meneladani akhlak terbaik Rasulullah

Baca juga: Pemimpin: Kemitraan Indonesia-AS perlu dipelihara

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengakui bahwa pandemik COVID-19 ini adalah game changer bagi metode pembangunan di Indonesia.

Pandemik telah membawa kerumitan masalah yang luar biasa degan skala kegentingan yang luas. Tekanan sebab berbagai masalah itulah yang membuat Presiden Jokowi harus mengambil kesimpulan yang cepat dan tepat.

Presiden Jokowi, menurut Moeldoko, memilih mengambil risiko untuk melahirkan terobosan kebijakan, guna membawa Indonesia segera keluar dari masa suram. Keputusan itu harus diambil meskipun tidak populer dan berpotensi melahirkan kegaduhan.

“Presiden mengambil keputusan tidak populis, dicaci nista tapi beliau lebih mementingkan masa depan yang lebih baik. Buat itu seorang pemimpin mengorbankan relevansi pribadi-nya, ” ujar Moeldoko.

Langkah tidak populer yang dimaksud Moeldoko itu adalah keputusan Jokowi mendorong percepatan penyelesaian Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kegiatan.

RUU yang sudah disahkan di sidang paripurna Jawatan Perwakilan Rakyat (DPR) itu diharapkan Jokowi dapat menarik aliran investasi langsung ( direct investment ) agar membuka banyak lapangan pekerjaan dan memberikan pemeliharaan yang lebih layak kepada para-para pekerja.

Dalam situasi pandemik, kata Presiden, kebijakan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat pasti nomor satu. Namun, bukan berarti permasalahan ekonomi masyarakat dikorbankan.

Pandemik yang telah berlangsung selama tujuh bulan telah menyebabkan 3, 5 juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia berpotensi meningkat menjadi 10, 4 juta orang. Hal itu belum termasuk 2, 9 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya yang juga membutuhkan lapangan pekerjaan.

Dampak dari meningkatnya tingkat pengangguran tidak bisa dipandang sebelah mata. Hilangnya pendapatan hendak menjerumuskan masyarakat ke jurang kemiskinan. Hal in akan menambah pikulan masyarakat di tengah pandemik.

Menurut perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah orang miskin bisa bertambah menjadi 28 juta orang atau sebesar 10, 62 persen dari total umum Indonesia pada 2020, jika tidak ada intervensi signifikan dalam pengerjaan dampak pademik COVID-19.

Di sisi lain, melalui RUU Cipta Kerja, Jokowi juga mencari jalan mempermudah masyarakat yang ingin merevitalisasi atau memulai bisnis UMKM.

Untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah tak lagi mewajibkan perizinan, melainkan hanya pendaftaran. Pemerintah juga menjamin metode birokrasi untuk UMKM akan terlepas dari pungutan liar (pungli) karena sistem yang terintegrasi dan selalu terawasi melalui perangkat elektronik.

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus dipangkas, ” ucap Jokowi mengisbatkan.

Presiden Jokowi selalu pernah mengungkapkan dirinya siap mengambil risiko untuk membawa bangsa Nusantara keluar dari pandemik COVID-19. Simpulan dari pandemik masih tidak menentu. Solusi penyediaan vaksin masih terhambat dengan jaminan keamanan dan efektivitas-nya.

Jokowi menyebutkan dirinya telah mengambil risiko untuk menaikkan belanja negara dengan memperlebar kekurangan fiskal di APBN 2020. Kekurangan fiskal diperlebar menjadi 6, 34 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dari ketentuan maksimal 3 obat jerih dari PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelebaran defisit fiskal ini mengharuskan Jokowi mengeluarkan Peraturan Negeri Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor satu Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiltas Sistem Keuangan.

Menangkap juga: Menggeber janji kampanye Jokowi wujudkan Indonesia sentris

Baca juga: Megawati minta Presiden Jokowi tak manjakan generasi milenial

Kekurangan fiskal hingga 6, 34 komisi dari PDB juga membuat negeri harus mencari pembiayaan hingga Rp1. 039, 2 triliun tahun ini. Defisit inilah yang membiayai Rp695, 2 triliun kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari alokasi kebijakan anggaran tersebut, pemerintah Rp87, 5 triliun untuk anggaran kesehatan dan Rp203, 9 triliun untuk perlindungan sosial.

Pada 2021, Jokowi juga masih akan membagi(-bagi)kan anggaran untuk penanganan COVID-19 serta PEN dengan tetap merelaksasi defisit fiskal. Dalam Rancangan APBN 2021, defisit anggaran ditetapkan 5, tujuh persen PDB atau Rp1. 006, 4 triliun.

“Di tengah keterbatasan keuangan negara, hamba mengambil risiko untuk mengatasi perkara ini. Berapa ratus triliun (rupiah) yang kita kerahkan untuk mengatasi wabah maupun untuk membantu warga, ” tutur Jokowi.

Pegang Janji

Langkah tak populer serupa kerap menimbulkan riak-riak kegaduhan dan keraguan atas janji-janji Jokowi-Ma’ruf zaman terpilih menjadi Presiden dan Pemangku Presiden periode 2019-2024.

Moeldoko mengatakan seluruh kebijakan dengan ditempuh Presiden Jokowi selama tersebut tidak mengabaikan janji sesuai pandangan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun ke depan.

Dari visi Jokowi-Ma’ruf, menurut Laporan Tahunan 2020 yang diterbitkan Kantor Pekerja Kepresidenan, terdapat lima arahan penting yang telah dirangkum dalam program kerja 2019-2024. Lima arahan strategis tersebut menjadi pedoman yang tetap dipegang pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan.

Lima arahan strategis itu adalah pertama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kedua meneruskan pembangunan infrastruktur, ketiga menyederhanakan regulasi, keempat memangkas birokrasi, dan kelima transformasi ekonomi.

“Itu lima hal yang selama itu telah ditekuni dengan baik sebab para Menteri dan saya mengatur dari waktu ke waktu, ” ujar Moeldoko, yang mantan Panglima TNI.

Relasi antara tekanan yang ditimbulkan pandemik serta tuntutan realisasi janji-janji itu mengikatkan bahwa saat ini Jokowi-Ma’ruf tak ubahnya sedang berada di zona laga untuk membuktikan kapasitasnya jadi pemimpin bangsa dengan segala dominasi yang dimiliki.

Jokowi pada tahun lalu pernah menyampaikan akan menuntaskan seluruh janjinya pada membangun negara menjadi lebih cara. Dia mengatakan tidak memiliki tanggung apapun di periode kedua ini karena tidak akan lagi menjabat selepas 2024.

“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada tanggung lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang unggul untuk negara akan saya kerjakan, ” kata Jokowi saat itu.

Kini rakyat menunggu penyelesaian janji-janji Jokowi-Ma’ruf dan sikap penyelamatan keluar dari krisis akibat pandemik yang sudah berlangsung selama tujuh bulan ini. Pandemik menjelma ajang pembuktian bagi Jokowi-Ma’ruf untuk mampu membawa bangsa selamat dibanding krisis dahsyat ini.

Oleh Indra Arief Pribadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020