News
Fokus pulihkan ekonomi, Menkeu sayangkan ada kegaduhan isu PPN sembako

Fokus pulihkan ekonomi, Menkeu sayangkan ada kegaduhan isu PPN sembako

Di-blow up seolah-olah tidak memerhatikan situasi sekarang. Kita sungguh-sungguh menggunakan instrumen APBN sebab memang tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side

Jakarta (ANTARA) semrawut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah era ini masih tetap fokus untuk memulihkan ekonomi jadi ia sangat menyayangkan adanya kegaduhan di tengah bangsa mengenai isu sembako hendak dikenakan Pajak Pertambahan Biji (PPN).

“Di- blow up seolah-olah tidak memerhatikan status sekarang. Kita betul-betul memakai instrumen APBN karena sungguh tujuan kita pemulihan ekonomi dari sisi demand side dan supply side , ” katanya dalam Raker bersama Bayaran XI DPR RI dalam Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menjelaskan rancangan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Ijmal dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pihak DPR RI tetapi belum dibahas, sehingga betul disayangkan muncul kegaduhan mengenai isu pengenaan PPN untuk sembako.

Terlebih lagi, menurut Sri Mulyani draf RUU KUP itu bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak secara utuh sehingga menyebabkan perihal menjadi kikuk.

“Situasinya menjadi agak asing karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong, ” ujarnya.

Biar demikian, ia menuturkan pemerintah masih belum bisa menjelaskan secara detail mengenai rumor ini karena dari sisi etika politik memang belum ada pembahasan dengan DPR RI.

“Dari sisi etika politik, saya belum bisa menjelaskan sebelum ini dibahas. Karena tersebut adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat Presiden, ” tegasnya.

Ia menjelaskan RUU KUP dibacakan terlebih dahulu dalam konvensi paripurna yang kemudian mau dibahas bersama Komisi XI DPR RI terkait semesta aspeknya mulai dari periode hingga target pengenaan retribusi.

“Itu seluruh kita bawakan dan akan kita presentasikan secara lengkap by sector , by pelaku ekonomi, kenapa kita menurunkan bab itu, backrgound -nya seperti barang apa. Itu semua nanti saya ingin membahas secara lengkap dengan Komisi XI, ” jelasnya.

Sri Mulyani pun memastikan saat ini pemerintah masih tetap memetakan dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat termasuk para-para pengusaha UMKM.

“Sampai hari ini kita juga sudah diminta merancang UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi fokus kita adalah memulihkan ekonomi, ” katanya.

Kejadian tersebut sejalan dengan kemufakatan pemerintah untuk menyehatkan balik APBN dengan tetap memelihara momentum pemulihan seiring dengan pembangunan pondasi ekonomi & perpajakan agar tetap kuat ke depannya.

“Tentu saya juga meminta maaf karena pasti seluruh dari Komisi XI jadi partner kami kenapa ada policy seolah-olah itu sudah naik padahal tidak, ” katanya.

Baca juga: Penyelidik ungkap dampak rencana pemberlakuan PPN sembako
Menangkap juga: Koalisi Kedaulatan Bertabur: PPN untuk sembako harus pilihan terakhir
Menangkap juga: Legislator kritisi agenda PPN pada sembako

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021