News
DPR: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terpaut RUU Ciptaker

DPR: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terpaut RUU Ciptaker

Saya mengambil masyarakat dapat menyaring dan melayani kroscek terlebih dahulu terhadap bahan yang beredar. Hal itu agar informasi yang masuk tidak membina kita mudah terhasut dengan informasi yang bohong atau hoaks

Jakarta (ANTARA) – Wakil Pemimpin DPR RI Azis Syamsuddin menodong masyarakat tidak terprovokasi kabar bongak atau hoaks di media sosial terkait poin-poin penting yang tersedia dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Senin (5/10).

Dia meminta asosiasi dapat membaca secara utuh dan tidak terpengaruh hoaks di media sosial yang disebarkan dan dibuat secara sengaja oleh orang dengan tidak bertanggung jawab.

“Saya minta masyarakat dapat menyaring dan melakukan kroscek terlebih dahulu terhadap informasi yang beredar. Situasi itu agar informasi yang menyelap tidak membuat kita mudah termakan dengan informasi yang bohong ataupun hoaks, ” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu.

Dia meminta aparat Kepolisian sanggup mengungkap pelaku penyebaran hoaks itu dan membuka motifnya. Azis menyilakan seluruh elemen masyarakat dapat berbudi dalam menggunakan media sosial.

Baca serupa: DPR bantah kabar hoaks terkait hak buruh di RUU Ciptaker

Menangkap juga: Polri jelaskan telegram Kapolri agar tak ragu ambil kesibukan

“Bijak menggunakan sosial media, jangan sampai kita justru harus berurusan dengan penegak lembaga karena menyebarkan berita yang tak benar ke publik” ujarnya.

Dia menjelaskan beberapa informasi hoaks, misalnya, terkait beberapa hak-hak pekerja seperti uang pesangon, Imbalan Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan HMSP.

“Poin-poin yang terdapat dalam Undang Cipta Kerja seperti Uang Pesangon, UMP, UMK, HMSP dengan dikabarkan dihilangkan, itu tidak betul atau informasi bohong, ” cakap Azis menegaskan.

Tempat menjelaskan, terkait uang pesangon pasti ada dalam RUU Ciptaker yaitu tercantum dalam Bab IV Pasal 89 tentang perubahan Pasal 156.

Dalam Pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kegiatan dan uang penggantian hak dengan seharusnya diterima.

Kausa 156 ayat (2), (3), serta (4) mengatur pemberian uang pesangon, uang penghargaan, dan uang substitusi hak berdasarkan masa kerja para-para pekerja.

“Uang pesangon tetap ada tercantum di Perkara IV Pasal 89 tentang mutasi Pasal 156 dan upah kecil tetap ada, ” ujar Azis.

Terkait upah minimum diatur dalam Bab IV Perkara 88 ayat (3) yang menyebutkan “Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi, upah kecil; struktur dan skala upah; risiko kerja lembur; upah tidak mengakar kerja dan/atau tidak melakukan order karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan ataupun pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Menyuarakan juga: Menunggu bukti implementasi UNDANG-UNDANG Cipta Kerja dorong pertumbuhan ekonomi

Baca juga: Pengusaha sambut baik pengesahan RUU Cipta Kerja

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020