News
Bappenas: Daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun akibat COVID-19

Bappenas: Daya beli masyarakat hilang Rp362 triliun akibat COVID-19

Pandemi ini mengakibatkan dari 30 Maret sampai 6 Juni 2020 ataupun sekitar 10 minggu hilangnya tanda kerja yang luar biasa

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan daya beli masyarakat lenyap Rp362 triliun selama periode 30 Maret hingga 6 Juni akibat pandemi COVID-19.

Suharso mengutarakan hal itu dipicu oleh hilangnya jam kerja selama 10 minggu pada sektor-sektor yang menjadi aktivis perekonomian mulai dari industri manufaktur, pariwisata, hingga investasi.

“Pandemi ini mengakibatkan dari 30 Maret sampai 6 Juni 2020 atau sekitar 10 minggu hilangnya jam kerja yang luar biasa. Ini menghilangkan daya beli kira-kira Rp362 triliun, ” katanya pada Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Baca selalu: Bappenas: Daya beli pekerja manufaktur berpotensi hilang Rp40 triliun

Suharso mengutarakan hilangnya jam kerja menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya kulak pun tertekan dan UMKM tidak mendapat pemasukan.

Tak hanya itu ia mengatakan utilitas industri manufaktur yang turun hingga 30 persen selama 10 minggu mewabahnya COVID-19 juga menyebabkan banyak pekerja dirumahkan.

“Ini yang menjelaskan kenapa tidak tersedia pembeli sehingga UMKM mendapatkan bayar yang turun drastis dan menerbitkan utilitas manufaktur turun sampai 30 persen, ” katanya.

Suharso menyatakan langkah pemerintah di dalam menyiapkan anggaran sebesar Rp203, 9 triliun untuk social safety sarang merupakan upaya agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Baca juga: Khawatir krisis susulan, Ibas: Jaga daya beli masyarakat

Di sisi lain, ia tak menyangkal bahwa dalam menyalurkan bantuan sosial ke daerah masih banyak terjadi ketidakcocokan data dan bahkan hanya 30 persen sampai 40 persen dengan tepat sasaran.

“Bersama Menteri Sosial dan Kepala Wilayah, kami mendiskusikan bahwa memang tersedia data yang missing . Ibu Menkeu juga mengucapkan dari hasil survei hanya 30 persen sampai 40 persen yang tepat sasaran, ” jelasnya.

Oleh sebab itu pemerintah akan fokus untuk melakukan perombakan baik sistem kesehatan nasional, pelestarian sosial, ketahanan bencana, maupun perbaikan ekonomi.

“Maka inti, fokus, dan strategi prioritas nasional 2021 itu adalah mempercepat perbaikan ekonomi dan reformasi sosial, ” ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Pemerintah perlu fokus perbaiki tingkat konsumsi umum

Baca juga: Presiden berharap bantuan baik pemerintah tingkatkan daya beli masyarakat

Penerjemah: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020