News
Bahlil mau hubungkan OSS secara aplikasi perizinan terpadu pada daerah

Bahlil mau hubungkan OSS secara aplikasi perizinan terpadu pada daerah

Aku pikir nanti kita mau bentuk tim untuk melaksanakan sinkronisasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat renggangan mana yang bisa dihubungkan.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akan membentuk tim khusus untuk mencari penyelesaian terkait penerapan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi dengan elektronik Online Single Submission (OSS) pada saat sedang banyak daerah yang mempunyai aplikasi perizinan terpadu sendiri.

Dalam dialog daring “Menteri Investasi/Kepala BKPM Menjawab Apeksi”, Senin, Bahlil mengatakan tim tersebut akan melangsungkan sinkronisasi atas aspirasi Gabungan Pemerintah Kota Seluruh Nusantara (Apeksi) terkait implementasi OSS pada saat banyak aplikasi perizinan di lintas kementerian serta daerah yang masih berjalan.

“Saya budi nanti kita akan bentuk tim untuk melakukan koordinasi terhadap aspirasi Apeksi supaya bisa dilihat celah mana yang bisa dihubungkan, ” katanya.

Baca juga: Bahlil dorong pusat pengembangan ekonomi baru di Banten

Menurut Bahlil, meski OSS dibuat oleh pemerintah pusat, daerah diberi ruang untuk bisa membuat dan membangun pelaksanaan penunjang terkait OSS.

“Tahapan-tahapan yang bisa dilakukan teman-teman daerah, ya monggo saja. Tapi dengan jalan apa agar ter- online (terhubung) secara OSS yang akan kita kasih, ” imbuhnya.

Sesuai dengan Susunan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM akan membuat OSS berbasis risiko dengan akan mulai diimplementasikan di dalam 2 Juni 2021. Penggunaan OSS tersebut pun terbagi menjadi empat, yakni penggunaan OSS untuk kabupaten/kota, OSS untuk provinsi, OSS buat kementerian/lembaga dan OSS was-was di BKPM.

Baca juga: Bahlil: Investasi pintu meresap buka lapangan pekerjaan

Fitur-fitur dalam aplikasi OSS tersebut dibuat dengan ruang lingkup khusus sehingga tak bisa diakses oleh jenjang yang lain. Misalnya, fitur di OSS kabupaten/kota tak bisa diaksese oleh provinsi dan k/l, begitu pula sebaliknya.

“Nah mumpung ini belum di- live -kan, ada masa 10 hari (sebelum gladi resik pada 15-23 Mei 2021), saya terbuka. Mari kita dudukkan bagaimana picik teman-teman Apeksi, kita mainkan barang ini. Prinsip beta, kalau bisa gampang buat apa dibuat susah? ” katanya.

Mantan Ketua Umum Hipmi tersebut menuturkan sejatinya pemerintah mau mensinkronkan dan menghubungkan perizinan berusaha secara terpadu supaya tujuan utama memberi kesenangan berbisnis bisa tercapai.

Namun, Bahlil melegalkan ada sebagian kepala kawasan yang tidak ingin melekatkan aplikasi perizinan dengan dalih bahasa program yang bertentangan.

“Kalau semua kepala daerah kita pikirannya paten punya, ya alhamdulillah insya Allah bagus. Tapi kan ada satu, besar yang selalu tidak ingin connect (terhubung) karena asas bahasa program dan seluruh macam, ” katanya.
 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021